Layanan publik adalah kewajiban pemerintah pusat melayani masyarakat melalui aparatur di Pemkot dan Pemkab.

Ada jenis layanan Wajib dan layanan Pilihan.
Yang layanan Wajib pun terbagi atas Layanan Dasar dan Layanan Non Dasar.

Nah dalam memberikan layanan ini haruslah menerapkan INOVASI.
Salah satunya adalah Digitalisasi seperti layanan perijinan (PTSP).
Selain itu juga ada penerapan Inovasi Teknologi Tepat Guna, semisal untuk CCTV, pengelolaan sampah, dll.

Kini INOVASI didorong untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang khas di tiap daerah.
Maka pendekatan secara per kasus menjadi sangat penting untuk didetailkan.

Adalah BADAN KEBIJAKAN STRATEGI DALAM NEGERI KEMDAGRI yang dulunya disebut BALITBANG, memegang peranan kunci dalam mendorong hadirnya inovasi-inovasi pemerintahan daerah.

Bahkan kini ada penilaian untuk kelayakan semua layanan masyarakat yang parameternya disebut Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

MASALAH BAJNJIR, KUMUH, SAMPAH, dsb.
Berita Semarang dan Demak banjir rob.
Lalu Jakarta mengalami intrusi air laut bahkan parah turun permukaan tanahnya.
Belum lagi permasalah di berbagai daerah lain termasuk isu Bandung sampah menumpuk, pemukiman kumuh di perkotaan, kesehatan stunting merebak, dsb.

Nah terkait kinerja pengelolaan kota & kabupaten ini tentu tanggung jawab kepala daerah.
Kini ada penilaian dari Kemdagri yakni Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Badan Kajian Strategi Dalam Negeri (BKSDN) KEMDAGRI, yang dulu bernama Balitbang, memiliki peranan dan tanggung jawab dalam penilaian ini.
Bukan saja itu juga harus mendorong terobosan agar masalah-masalah itu ada solusi memadai.

SIMPUL SINERGI UNTUK LAYANAN PUBLIK
Nah di sinilah simpul sinergi bertemu dengan FSII (FORUM SINERGI INOVASI INDUSTRI SinergiInovasi.com).
Akan bekerja sama memperkenalkan kajian solusi berbasis metode, teknologi, penyiapan SDM, dan pendanaan proyeknya.

Diharapkan sinergi yang melibatkan kepakaran, birokrasi, dan praktisi, akan menghadirkan aneka ide solusi yang ditindaklanjuti dengan aksi.
Bahkan dinanti peranan dunia usaha dalam upaya peningkatan indeks tata kelola pemerintahan kita dan kabupaten.

SINERGI ini khususnya terkait dengan INOVASI bagi Layanan Dasar Wajib seperti :
Kesehatan, Pendidikan, Ketertiban Umum, Pekerjaan Umum & Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman, serta Layanan Sosial.

Dan tentu juga Non Layanan Dasar Wajib seperti :
Lingkungan hidup kebersihan kota, ketenagakerjaan, pertanahan, kependudukan, pencatatan sipil, pertanahan, penanaman modal, perhubungan, pemberdayaan masyarakat, Kominfo, UMKM & Koperasi.

Ada juga Layanan Pilihan (Non Wajib) seperti :
Industri & Perdagangan, Pariwisata, Kelautan & Perikanan, Pertanian, Kehutanan, ESDM, Transmigrasi, dll.

Jadi singkatnya, Layanan Dasar harus diwujudkan dengan wajib bagi kehadiran fungsi Dinas terkait.
Bedanya adalah pembobotan alokasi peruntukan anggaran, bagi Layanan Dasar dan Non Dasar.

Untuk Layanan Pilihan maka fungsi Dinasnya bisa ada bisa tidak ada, ataupun digabungkan peranannya.

Semua ini menanti sentuhan inovasi bagi peningkatan layanannya.

SMART CITY
Kini di mana-mana marak mengenai Smart City.
Ini merupakan standar layanan publik berbasis Digital.
Sekarang diatur jelas dalam PP yang merupakan ranah dari Kemdagri mendorong pemerintah kota dan kabupaten, khususnya bagi kemudahan pelayanan publik.

Maka ini juga merupakan tanah kerjasama antara BKSDN bersama FSII Forum Sinergi Inovasi Industri.
Bahkan kini Komitmen Badan Standardisasi Nasional (BSN), dalam mendukung Kota Cerdas maka telah bergulir dengan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI), yang khusus ini mengenai Kota Cerdas serta implementasinya.

Dalam Pasal 41 Ayat 1, PP No. 59 tahun 2022 tentang Perkotaan yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 26 Desember 2022, disebutkan bahwa Indeks perkotaan berkelanjutan mengacu pada Standar Nasional Indonesia.
Hal ini merupakan penguat yang signifikan dalam kebutuhan akan standar untuk Kota Cerdas dan berkelanjutan.

REPLIKA BEST PRACTISE
Maka harus banyak komunikasi, kunjungan dan kajian, tidak hanya di dalam negeri tapi juga ke penjuru dunia kita belajar.
Maka salah satu momen kedatangan pakar pengembangan arsitektur perkotaan dari United States NANS VORON – SCAPE Obel Award 2023 Winner (ahli pengelolaan banjir rob) dan Australia ROB ADAMS – Architect & Urban Designer Planner of City of Melbourne (ahli pesisir pantai) pada Feb 2024 ajang ARCH.ID ICE BSD menjadi hal berharga untuk bertukar pikiran.

Tentu tidak hanya sebatas event tahunan ini, namun yang perlu menjadi catatan adalah pesan Pak Mendagri Tito Karnavia bahwa kita harus sigap menemukan inovasi Best Practise, dan mereplikanya sebagai solusi atas tantangan daerah setempat.

Maka bagi Mendagri, walaupun aksi berupa replika atas Best Practise wilayah lain, namun tetap diperhitungkan sebagai Indeks Inovasi Kepala Daerah bersangkutan.